Forbes Aceh dan Pendekar Kesiangan

Forum Bersama anggota DPR dan DPD-RI asal Aceh ramai-ramai “turun gunung” untuk menggelar dialog terkait kondisi politik di Aceh menjelang Pemilukada. Murni aspirasi atau kepentingan politik 2014?

DUA lelaki paruh baya itu tampak serius berbincang. Seorang menggunakan kemeja batik corak pelangi dan seorang lagi mengenakan jas hitam dengan dalaman kemeja motif kotak-kotak. Keduanya merupakan perwakilan DPR/DPD RI asal Aceh.

Minggu pagi pekan lalu itu, dua senator Aceh ini larut dalam dialog elemen politik dan masyarakat sipil bertajuk: Menuju Pilkada Damai, Demokratis, dan Bermartabat.Adalah Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI yang memfasilitasi pertemuan yang digelar di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh tersebut.

Sejumlah tokoh politik Aceh di Jakarta tampak hadir dalam dialog ini. Ada Wakil Ketua MPR-RI, Ahmad Farhan Hamid, M. Nasir Djamil (Anggota DPR RI asal Aceh), Abdurrahman BTM dan Bahrum Manyak (anggota DPD RI), serta mantan Pangdam Iskandar Muda Mayjen (Purn) M Djali Yusuf. Kecuali itu, ada pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) asal Aceh, Prof Dr, Bachtiar Aly serta mantan anggota DPR-RI berdarah Aceh, Ferry Mursidan Baldan.

Sedangkan tokoh politik lokal yang hadir, dr Zaini Abdullah (mantan Menteri Keuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Zaini Abdullah sempat dinobatkan sebagai calon Gubernur Aceh, bersama Muzakir Manaf (calon Wagub) pada Pemilukada mendatang. Begitupun, rencana tadi terancam batal, kerena Partai Aceh (PA) tidak mencalonkan figurnya. Ini disebabkan, adanya perbedaan regulasi soal Pemilukada Aceh.

Tak jauh dari kursi Zaini Abdullah, ada Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Sulaiman Abda (Ketua Golkar Aceh), Anwar Ahmad (Ketua PAN Aceh), Ghufran Zainal Abidin (Ketua PKS Aceh), Karimun Usman (Ketua PDI-P Aceh), Jubir Forum Lintas Partai Politik Aceh (FLP2A), Erli Hasyimdan sejumlah masyarakat sipil Aceh. Menariknya, dialog tersebut tidak mengundang Partai Demokrat dan PPP, satu-satunya partai politik di Aceh yang mengusung bakal calon Gubernur Aceh. “Ya Demokrat dan PPP tidak diundang dalam dialog tersebut,” ujar Ketua Demokrat Aceh Mawardi Nurdin kepada media ini, Sabtu pekan lalu di Banda Aceh.

Nasir Djamil selaku Ketua Forbes mengaku,pertemuan ini dilakukan untuk mencari jalan keluar terhadap konflik regulasi Pilkada Aceh yang sedang menghangat. “Tidak ada konflik kepentingan dan tidak ada kepentingan pribadi mengatasnamakan kepentingan rakyat dalam acara ini,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Selain itu, sebut Nasir, acara ini digelar untuk menyahuti kedatangan para tokoh partai politik yang melakukan pertemuan dengan Forbes DPD/DPR RI beberapa waktu lalu di Jakarta. “Pada surat bertanggal 17 Juli 2011, mereka menyatakan sepakat tidak mendaftar menjadi peserta Pilkada Aceh, tapi ternyata ada juga yang mendaftar,” kata Nasir DJamil.

Juru bicara Forum Lintas Partai Politik Aceh (FLP2A), Erli Hasyim saat menyampaikan pendapatnya mengatakan,Pilkada Aceh harus ditunda sebelum konflik regulasi diselesaikan dengan melahirkan Qanun Pilkada oleh DPRA.Setali tiga uang dengan Erli, anggota DPD RI asal Aceh, T. Bachrum Manyak, juga mendesak agar KPU dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh selaku penyelenggara Pilkada, mengkaji ulang tahapan yang kini sedang dijalankan. Karena itu, dirinya berharap adanya ketegasan Pemerintah Pusat supaya konflik politik tidak menjadi konflik horizontal. “Pilkada Aceh harus dilakukan setelah adanya regulasi baru yaitu Qanun. Apabila tetap dilanjutkan dipastikan akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik ke depan,” kata mantan anggota DPR Aceh ini.Di akhir acara,para peserta akhirnya sepakat untuk menghasilkan beberapa rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada DPR RI, Mendagri, Menkopolhukam, KPU, Bawaslu serta Mahkamah Konstitusi.

Rekomendasi tersebut dilakukan untuk meminta kepastian hukumterkait pelaksanaan Pilkada Aceh. Makanya, peserta dialog meminta kepada DPRA dan Gubernur Aceh, untuk melakukan pembahasan dan menetapkan Qanun Pilkada Aceh sesuai Undang-undang Nomor 11 tahun 2006. Tentu, dengan memasukkan semua substansi yang belum diakomodir dalam Rancangan Qanun Tentang Pilkada baik bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan KPU sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006. Syaratnya, tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia.Dengan demikian seluruh tahapan Pilkada yang sedang berlangsung dihentikan dan menyesuaikan dengan Qanun Aceh tentang Pilkada yang akan dibentuk.

Tak ayal, rekomendasi yang dilakukan Forbes DPR/DPD RI bersama tokoh partai politik di Aceh itu langsung menuai reaksi. Sehari kemudian, Ligadinsyah, Ketua Tim Seramoe Irwandi-Muhyan mengatakan, elemen yang diundang dalam dialog tersebut tidak mengatasnamakan rakyat Aceh. Bahasa seperti ini kata mantan juru bicara Partai Aceh itu, akan mengundang konflik, dalam artian konflik bahasa. Karena itu pihaknya menjamin jika Pemilukada Aceh akan berjalan dengan damai. Alasannya, mereka ada Forum Panglima Eks GAM yang akan memelihara kedamaian di Aceh.

“Kami jamin tidak akan ada konflik, kami ada Forum Panglima-Panglima Wilayah diseluruh Aceh.Dibawah forum itu semua pendukung perdamaian dari eks kombatan, jangan dikira kombatan ini akan membuat konflik, malah kombatan ini yang meredam konflik,” tegas Liga mengutip ucapan Ketua Forum Panglima Wilayah seluruh Aceh, Tgk Muharram. Itu sebabnya, dia berharap para elite politik Aceh yang datang dari Jakarta, dapat membawa angin segar kepada masyarakat Aceh, bukan membawa keributan.”Persoalannya sekarang wakil rakyat Aceh di Jakarta ini pura-pura tidak tahu saja,” ujar Ligadinsyah.

Tak hanya itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf juga menyayangkan tindakan para elite politik Aceh yang meminta agar Pilkada ditunda. Menurutnya hal ini justru memperlihatkan jika mereka tak paham apa arti keputusan MK.

Di kalangan masyarakat Aceh, dialog yang digagas Forbes DPR/DPD RI asal Aceh juga ditanggapi beragam. Beberapa pihak menilai, apa yang dilakukan para wakil rakyat asal Aceh itu justeru kesiangan atau terlambat. Pasalnya, para elite politik itu baru bereaksi disaat proses tahapan Pilkada telah berjalan sehingga semakin memperkeruh suhu politik di Aceh. Inikah yang disebut pendekar kesiangan ala Forbes? Hanya merekalah yang tahu.***