Tiga Ribu KK Di Pidie Nantikan Kebutuhan Air Bersih

Tiga Ribu KK Di Pidie Nantikan Kebutuhan Air Bersih

18-May-2011

Lebih kurang 3.000 lebih Kepala Keluarga (KK) di Pidie Aceh menantikan kebutuhan air bersih. Mereka menunggu kapan PAM dapat melayani kebutuhan air buat masyarakat setempat. Mereka berharap, PAM yang telah dibuat dan menghabiskan dana 36 milyar segera dapat difungsikan.

Namun persoalannya, pembangunan PDAM yang dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) terkendala masalah listrik dan debit air. Masalah dana juga menjadi persoalan, apakah nantinya dana itu dari APBN, dari APBD atau masih ada sisa-sisa dana dari eks BRR.

Hal ini dikemukakan salah satu anggota Tim Pengawas UU Pemerintahan Aceh (UUPA) Muslim setelah selesai meninjau proyek PDAM dan proyek kereta api Pidie, Aceh, Jumat, (13/5) siang.

Dia menekankan, pemerintah Pidie pro aktif untuk segera menyelesaikan masalah air bersih yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan dan masih terbengkalai dengan adanya listrik dan jaringan pipa yang belum sempurna, dan segera dicari titik persoalannya agar semua ini bisa berjalan dengan lancar.

Muslim juga mengatakan, masalah perkereta apian ini sudah ada uji coba yang mencapai kurang lebih 12 kilo meter dan animo masyarakat juga begitu bagus, hal ini harus segera berjalan dan tidak boleh berhenti. Program ini sudah menjadi target tahun 2014 harus sudah selesai dan bisa mencapai 3 Kabupaten Kota, mulai Loksumawe, Aceh Utara dan Kabupaten Biren.

Muslim juga berharap masalah perkereta apian ini tidak hanya di tiga Kabupaten saja akan tetapi harus lebih dari itu seperti Besitang Sumut sampai Banda Aceh, dan ini akan menjadi penghubung antara Aceh dengan Sumatera Utara. “Diharapkan tahapannya harus berjalan, inilah yang terpenting,” kata Muslim

Dia menyarankan, agar tidak mempersoalkan hal-hal yang sudah berjalan dan terpenting adalah mencari solusi bagaimana kereta api yang sudah berjalan yang mempunyai hirtoris begitu panjang dan telah dibangun oleh pemerintah Belanda, harus hidup kembali. Sehingga perputaran roda ekonomi berjalan dengan baik, kebutuhan masyarakat terpenuhi, dengan biaya yang rendah dan masyarakat terlayani dengan baik.

Anggaran yang sudah dikeluarkan kurang lebih 400 miliar rupiah dari APBN ini harus diteruskan, proyek ini semestinya juga mendapat dukungan dari anggaran-anggaran yang lain di Aceh.

Muslim mengharapkan, pemerintah pusat mensuport persoalan Aceh ini, khususnya untuk mendukung seluruh kepentingan pembangunan Aceh kedepan, sehingga yang selama ini rakyat Aceh melihat pemerintah pusat kurang memperhatikan Aceh, tapi hari ini pemerintah pusat sudah saatnya memberikan yang terbaik.

Menurutnya, ini sudah terbukti bahwa pemerintah sekarang sudah melakukan yang terbaik untuk rakyat Aceh secara keseluruhan, apalagi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 ini, itulah yang terbaik telah diberikan kepada rakyat Aceh, kata Muslim.

Dia menambahkan, setiap tahunnya dana otonomi khusus selalu meningkat yang awalnya 3,8 triliun rupiah, sekarang sudah mencapai 4,3 triliun rupiah, dan inilah harapan-harapan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah untuk meneruskannya. Untuk bekerja keras menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, sehingga sirkulasi ini berjalan dalam rangka kepentingan untuk seluruh rakyat Aceh.(Spy). foto:Sp