Dana Aspirasi Sudah Terealisasi Di Daerah

Articles | Nasional

Written by Wantana on Monday, 14 June 2010 03:00

JAKARTA (Waspada): Anggaran dana aspirasi untuk daerah pemilihan (dapil) yang disupervisi legislator lokal (DPRD) sebenarnya sudah berjalan selama lima tahun terakhir. Alokasi dana aspirasi untuk para anggota DPRD di daerah berjalan lancar dan dinikmati langsung rakyat. Karena itu sangat mengherankan bila program sama diusulkan DPR tetapi ditolak. "Bila dikatakan berpontensi terjadi penyimpangan, itu keliru," ujar Penasihat Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR Asal Aceh Marzuki Daud di Jakarta, Minggu (13/6). Marzuki menyontohkan di tanah rencong, para anggota DPR Aceh (DPRA) memperoleh anggaran untuk dapil masing-masing dan masih banyak daerah yang menerapkan dana aprisasi, lalu kenapa di DPR dipersoalkan. "Dana ini kan tidak masuk kantong pribadi, tapi untuk membuat program pembangunan yang dijalankan Pemda. Sementara tugas pengawasan DPR tetap berjalan," katanya. Karena itu, sebut anggota Komisi IV DPR itu, Forbes terdiri 13 anggota DPR asal Aceh mendukung realisasi dana aspirasi tersebut, terlebih rakyat Aceh betul-betul membutuhkannya pacsa-konflik dan bencana. "Bila dana aspirasi Rp15 miliar per legislator terealisasi, maka Aceh akan mendapat Rp195 miliar. Dana aspirasi itu akan sangat membantu pembangunan di Aceh secara komprehensif. Karena, sebagai bekas daerah konflik dan dilanda bencana tsunami, Aceh membutuhkan dana itu untuk pemerataan pembangunan," ujarnya. Selama ini kata dia, BRR kurang memenuhi standar teknis. Meski tim likuidasi BRR bekerja dan pada 2010 ini akan menuntaskan masalah aset untuk dikembalikan ke Aceh, tapi banyak persoalan lain yang belum selesai. Dia pun menepis anggapan bahwa DPR tumpang tindih menjalankan peran eksekutif. "DPR tidak menjalankan fungsi pemerintah, tapi membuat program di dapil masing-masing untuk pembangunan, terutama di daerah tertinggal. Misalnya pembangunan kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan sebagainya. Semua kita serahkan ke Pemda melalui SKPD, kita tidak memegang uang sepeser pun," ujarnya. Karena itu, kami (Partai Golkar) kecewa, sebab baru saja diusulkan sudah mendapat penolakan tanpa dasar secara benar, bahkan menuding partai tertentu memiliki agenda untuk kepentingan Pemilu 2014. Marzuki mengharapkan 560 anggota DPR mendukung dana aspirasi itu. Dengan adanya dana aspirasi, pembagian peran legislator juga tidak akan tumpang tindih. Karena ada koordinasi melalui pembagian tugas sesuai dapil.(aya)