JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Muhammad Nazar kembali mendesak Kementerian perekonomian agar sisa dana hibah Rp 70 miliar bantuan tsunami dari Asian Depelovment Bank (ADB) dialihkan pengelolaanya kepada Pemerintah Aceh. Selama ini dana tersebut dijadikan penyertaan modal negara (PMN) pada PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM).
Desakan tersebut diutarakan Wagub dalam acara buka puasa bersama di Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh, Menteng, Jakarta, Kamis (26/8). Hadir dalam acara tersebut Muslim, SH, Ir Mursyid, Tgk Abdurrahman BTM, HM Ali Yacob, Muhammad Azhari dari Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, Wakil Ketua DPRA Amir Helmi dan sejumlah anggota DPRA, Ketua Umum Taman Iskandar Muda Teuku Safli Didoh serta tokoh masyarakat Aceh di Jakarta.
“Dana tersebut diperuntukkan bagi Aceh, menggerakkan perekonomian skala kecil. Karena itu kita ingin langsung pengelolaannya di bawah kendali Pemerintah Aceh. Nanti kita akan tunjuk BPD sebagai fund manager yang bertugas menyalurkannya kepada lembaga keuangan mikro yang ada di Aceh,” kata Wagub Nazar yang baru saja kembali dari Arab Saudi.
Dana hibah itu awalnya sebesar $8,5 juta dari ADB dialokasikan untuk pembentukan Microfinance Innovation Fund (MIF) dengan menunjuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai custodian. MIF dilaksanakan secara off-budget dan dimonitor secara langsung oleh ADB dan BRR.
Namun sejak setahun terakhir, program pengembangan ekonomi mikro terhenti sehubungan dengan berakhirnya kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Status dana tersebut kemudian tidak terpergunakan (idle). Sementara program itu akan berakhir 30 September 2010. “Karena itu pemerintah Aceh mengajukan agar dana tersebut langsung diokelola oleh lembaga keuangan yang ada di Aceh,” kata Wagub Nazar.
Berulangkali Wagub melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk membicarakan pengelolaan dana tersebut. “Saya mendapat kabar direspon dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan mulus,” sebut Muhammad Nazar.
Kawal kepentingan Aceh
Dalam kesempatan yang sama Wagub juga mengharapkan peran aktif tokoh-tokoh Aceh di Jakarta untuk mengawal seluruh kepentingan Aceh, terutama peratiuran pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang sampai sekrang masih belum terbit. “Pemerintah Aceh sangat mengharapkan dukungan dan pengawalan dari Forbes dan tokoh-tokoh Aceh lainnya yang memiliki akses luas di Jakarta,” imbau Wagub.
“Setelah RPP Sabang, masih ada beberapa RPP lagi yang belum selesai, seperti yang terkait dengan Badan Pertanahan Nasional, sama sekali belum ada titik temu,” ujar Wagub Nazar seraya menceritakan proses pertemuannya dengan Presiden SBY dan Menteri Keuangan yang dinilainya sebagai “berkah” Ramadhan.
Wagub selanjutanya menceritakan hasil pertemuan dengan pengurus Baitul Asyi yang mengelola harta wakaf di Arab Saudi. “Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan saya mengimbau kepada orang-orang kaya Aceh agar bersedia mengikuti jejak orang-orang tua kita dulu yang telah mewakafkan hartanya untuk jalan kebaikan,” kata Wagub Nazar.(fik)
Desakan tersebut diutarakan Wagub dalam acara buka puasa bersama di Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh, Menteng, Jakarta, Kamis (26/8). Hadir dalam acara tersebut Muslim, SH, Ir Mursyid, Tgk Abdurrahman BTM, HM Ali Yacob, Muhammad Azhari dari Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, Wakil Ketua DPRA Amir Helmi dan sejumlah anggota DPRA, Ketua Umum Taman Iskandar Muda Teuku Safli Didoh serta tokoh masyarakat Aceh di Jakarta.
“Dana tersebut diperuntukkan bagi Aceh, menggerakkan perekonomian skala kecil. Karena itu kita ingin langsung pengelolaannya di bawah kendali Pemerintah Aceh. Nanti kita akan tunjuk BPD sebagai fund manager yang bertugas menyalurkannya kepada lembaga keuangan mikro yang ada di Aceh,” kata Wagub Nazar yang baru saja kembali dari Arab Saudi.
Dana hibah itu awalnya sebesar $8,5 juta dari ADB dialokasikan untuk pembentukan Microfinance Innovation Fund (MIF) dengan menunjuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai custodian. MIF dilaksanakan secara off-budget dan dimonitor secara langsung oleh ADB dan BRR.
Namun sejak setahun terakhir, program pengembangan ekonomi mikro terhenti sehubungan dengan berakhirnya kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Status dana tersebut kemudian tidak terpergunakan (idle). Sementara program itu akan berakhir 30 September 2010. “Karena itu pemerintah Aceh mengajukan agar dana tersebut langsung diokelola oleh lembaga keuangan yang ada di Aceh,” kata Wagub Nazar.
Berulangkali Wagub melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan untuk membicarakan pengelolaan dana tersebut. “Saya mendapat kabar direspon dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan mulus,” sebut Muhammad Nazar.
Kawal kepentingan Aceh
Dalam kesempatan yang sama Wagub juga mengharapkan peran aktif tokoh-tokoh Aceh di Jakarta untuk mengawal seluruh kepentingan Aceh, terutama peratiuran pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang sampai sekrang masih belum terbit. “Pemerintah Aceh sangat mengharapkan dukungan dan pengawalan dari Forbes dan tokoh-tokoh Aceh lainnya yang memiliki akses luas di Jakarta,” imbau Wagub.
“Setelah RPP Sabang, masih ada beberapa RPP lagi yang belum selesai, seperti yang terkait dengan Badan Pertanahan Nasional, sama sekali belum ada titik temu,” ujar Wagub Nazar seraya menceritakan proses pertemuannya dengan Presiden SBY dan Menteri Keuangan yang dinilainya sebagai “berkah” Ramadhan.
Wagub selanjutanya menceritakan hasil pertemuan dengan pengurus Baitul Asyi yang mengelola harta wakaf di Arab Saudi. “Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan saya mengimbau kepada orang-orang kaya Aceh agar bersedia mengikuti jejak orang-orang tua kita dulu yang telah mewakafkan hartanya untuk jalan kebaikan,” kata Wagub Nazar.(fik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apakah yang seharus nya dilakukan oleh Anggota DPR RI untuk mensejahterkan Rakyat?